KONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA

Moh Haris Lesmana

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020

Moh Haris Lesmana, Herlin Wijayati, Indah Dwi Qurbani Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No. 169 Malang E-mail : [e-mail]   ABSTRACT Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga eksekutif, dinilai tidak konsisten dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 dan Nomor 5/PUU-IX/2011 yang cenderung memposisikan KPK sebagai lembaga independen dengan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final and binding serta keberlakuannya erga omnes, keadaan tersebut dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap kedudukan KPK. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan kasus. Bahan hukum yang diperoleh penulis dianalisis dengan teknik analisis deskriptif untuk menyelesaikan permasalahan hukum terkait obyek kajian. Berdasarkan teori ketatanegaraan KPK dapat dikategorikan sebagai lembaga independen. Akan tetapi, jika melihat kedudukan KPK berdasarkan hukum positif di Indonesia hal tersebut masih menimbulkan perdebatan. dikarenakan terdapat pertentangan, baik itu diantara putusan Mahkamah Konstitusi maupun dengan Revisi UU KPK.   Kata Kunci: Kedudukan KPK, Konsistensi, Putusan Mahkamah Konstitusi.  ABSTRACT The Constitutional Court Decision Number 36/PUU-XV/2017 stating that Corruption Eradication Commission (further stated as KPK) is an executive body is seen inconsistent with Constitutional Court Decision Number 012-016-019/PUU-IV/2006 and Number 5/PUU-IX/2011 that tend to put the KPK as an independent body with its role in judicial power. Recalling that the Constitutional Court Decision is final and binding and erga omnes is effectuated, this situation can spark uncertainty of law for the position of KPK. This research employed normative juridical method, statute, conceptual, and case approaches. All the materials obtained were analysed based on descriptive analysis to find out the resolution to the legal issue studied. Based on the theory of state administration, the KPK can be defined as an independent body. However, in terms of the position held by the commission according to positive law in Indonesia, this condition still raises a debate since there is an issue either between the decisions of the courts or in the revision of Law concerning KPK. Keywords: position of KPK, consistency, Decision of Constitutional Court.