<![CDATA[Konstitusi negara Republik Indonesia mengamanatkan bahwa, air, bumi, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun dalam prakteknya jauh berbeda, pengelolaan kekayaan alam, khususnya galian C tidaklah semudah yang dibayangkan dalam konsep teoretis, banyak kepentingan yang ada di baliknya. Alih-alih memikirkan kepentingan masyarakat, pemerintah justru membiarkan pengelolaan itu kepada pihak pengusaha luar (investor). Kontestasi politik terjadi tidak hanya antara penguasa/pemerintah dengan pengusaha/korporasi tetapi juga dengan warga lokal. Tulisan ini akan mencoba menjelaskan fenomena kontestasi dan marginalisasi yang terjadi di Desa Sebudi-Karangasem. Selama ini studi galian C lebih banyak menyuguhkan fakta dan data tentang konflik, dimana wilayah Sebudi-Karangasem dikonstruksi sebagai wilayah penuh konflik dan masyarakatnya sulit diajak berdamai. Masyarakat Sebudi ditempatkan sebagai objek yang diam dan miskin inisiatif, sehingga memerlukan intervensi dari luar, melalui kebijakan pemerintah. Untuk menjelaskan fenomena ini, digunakan teori konflik dan konsensus dari Ralph Dahdrenrof (Ritzer, 2009) yang menyatakan setiap masyarakat mempunyai potensi konflik, tetapi kemampuan menemukan konsensus adalah jalan untuk menciptakan keseimbangan sosial (harmoni). Secara metodologis, tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga deskripsi terhadap fenomena yang tampak di Desa Sebudi dapat diinterpretasi dan dimaknai secara lebih baik.]]>
Copyrights © 2020
