<![CDATA[Keberpihakan pemerintah daerah terhadap penduduk miskin dalam era otonomi perlu dilakukan, mengingat jumlah penduduk miskin relatif masih tinggi. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas kebijakan pemerintah daerah terhadap angka kemiskinan. Penelitian ini menggunakan data panel tahun 2012 sampai 2018 pada 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Data diperoleh dari; Dirjen Perimbangan keuangan Kementrian Keuangan, badan pusat statistik kabupaten kota, dan Pemerintah Daerah. Data yang dugunakan meliputi; angka kemiskinan, belanja modal, belanja sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Data kemudian analisis dengan analisis tipologi. Hasil penelitian menujukkan bahwa daerah yang berada pada kuadran pertama adalah daerah dengan angka kemiskinan tinggi, dan pertumbuhan ekonomi tinggi, belanja modal tinggi, dan belanja sosial tinggi. Karena itu daerah yang berada pada kuadran pertama kurang efektif dalam mendukung penanggulangan kemiskinan di daerahnya. Dalam penelitian terdapat tiga kabupaten kota yang konsisten berada pada kuadran ini. Sementara kuadran empat mencerminkan kondisi dimana pemerintah daerah memiliki kebijakan yang cukup efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Hanya saja dalam penelitian ini hanya terdapat satu kabupaten/kota yang konsisten berada pada posisi ini. Dalam upaya untuk menurunkan angka kemiskinan, maka keberpihakan pemerintah daerah terhadap program penanggulangan kemiskinan mutlak diperlukan.]]>
Copyrights © 2020
