Kebijakan pemerintah untuk membuka impor beras, misalnya pada Oktober-Desember 2005, menunjukkan pemerintah tidak memahami kebutuhan petani. Beberapa kekeliruan terhadap kebijakan ini. Pertama, kebijakan yang berpihak pada petani belum dilakukan secara profesional. Kedua, pemerintah melakukan kebijakan impor beras pada saat produksi tidak bermasalah. Kebijakan impor ini jelas akan sangat merusak pasar di dalam negeri. Akhirnya petani menjadi korban pertama karena pendapatannya merosot drastis. Ketiga, pemerintah sudah tidak mampu membuat kebijakan yang baik dalam mendukung keberlangsungan hidup petani, tetapi malah membuat kebijakan impor beras, yang merusak kesejahteraan petani. Pemerintah sebaiknya dan wajib mampu meningkatkan produktivitas dan produksi padi nasional, yaitu dengan melakukan promosi pengembangan sistem dan usaha agribisnis berbasis usahatani padi.
Copyrights © 2010