Evaluasi Penyajian Pelaporan Aktiva Tetap untuk Meningkatkan Pengawasan Kelembagaan Pemerintah

Meity Handayani (Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri)

Jurnal Bina Praja
Vol. 5 No. 3 (2013)

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kelemahan penyajian pelaporan aktiva tetap yang telah ada di Pemerintah, kemudian mendeskripsikan factor-faktor yang paling berpengaruh dalam pelaporan aktiva tetap, serta membangun penyajian pelaporan alternatif yang ideal untuk meningkatkan pengawasan kelembagaan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi (telaah dokumen) dari sumber media cetak dan elektronik dan Observasi (pengamatan langsung. Hasil analisis penelitian menunjukkan: laporan aktiva tetap yang dibuat saat ini adalah laporan yang dihasilkan dari system yang dibuat oleh Kementerian Keuangan, system tersebut bernama SIMAK. Akan tetapi sejauh ini system tersebut belum mengakomodir keinginan pemeriksa. System tersebut juga tidak mencantumkan keterangan mengenai biaya penyusutan, perhitungan biaya penyusutan hanyamengandalkan perhitungan dari DJKN (Ditjen Kekayaan Negara). Biaya penyusutan sangat penting pengungkapannya, karena kedepan Pemerintah diwajibkan untuk mengikuti PP no. 71 tahun 2010 tentang akuntansi berbasis akrual dan merupakan dasar penghapusan aktiva guna mewujudkan tertib pencatatan dan pengelolaan aktiva tetap.AbstractThis study aims to evaluate the weaknesses of evaluate the reporting of fixed assets that already exist in the Government, then describes the factors that most influence the reporting of fixed assets, as well as building an ideal alternative to improve the supervision of government institusions. This study uses descriptive with qualitative approach. Data collection was performed by the study of documents method from print and electronic sources and Direct Observation. The analysis resulted: fixed asset reports are made at this time is a report generated from the system created by the Ministry of Finance, the system is called SIMAK. But so far the system has not accommodate the examiner. The system also does not include information on the cost of depreciation, depreciation calculations rely on the calculation of DJKN (Directorate General of State Property). Disclosure of the cost of depreciation is very important, because the next Government is obliged ti follow the PP no.71 tahun 2010 about accrual accounting base and is the basis for asset in order to achieve the orderly recording and management of fixed assets.