ANALISA HUKUM DALAM MENERAPKAN PERATURAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM ANTARA BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA (Studi di Kota Singkawang)

MUHAMMAD WALID, S.SIT. A.21211093, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN

Jurnal NESTOR Magister Hukum
Vol 2, No 2 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN

AbstractThis thesis discusses the legal analysis in applying the rules of land acquisition forpublic purposes between land agency with prosecutorial republic republic IndonesiaIndonesia (study in the city singkawang).This research was conducted using themethod of normative legal research of this thesis research sosiologis.Hasil obtained:That the state land or land owned by the state, in contrast to "land directly controlledby the state" and "full of land controlled by the state, as Law Number 5 1960 and anexplanation confirms the state does not have and should not act as the owner of theland.Ground state owned / considered / controlled by the community if intended forgeneral interest compensated. it is a recognition of the rights of the people, if theground state owned / worked / controlled by the public does not need to becompensated, the whole land of society who do not have the certificate has expiredor right can be taken by pemerintah.Upaya which can be done by the holder of theright to indemnity from the ground state is not right, especially through consultationor peace efforts, if in the deliberation attempts experiencing buntuh way, it can bedone through the efforts of the civil courts, especially pegadilan filed tort to PN. Alsoin case of acquisition of land without right to the presence of multiple certificates, canfile a lawsuit to the Administrative Court which had previously been doingadministrative effort. And to check if the certificate forgery forgery also supportingdocuments in the manufacturing certificate. Can also submitted a report to the policeinvestigators on the basis of the report do annexation tanah.Pemeberiancompensation for acquisition of land without right is dependent on the size of theclaim for compensation, which we proposed together with the lawsuit (the principaldemands). And the size of the indemnity can be measured with a consideration ofthe size of the object, grace time, a lot of costs that have been incurred in an attemptdeliberation and all costs incurred in resolving this problem, as well as immaterialcosts. his thesis research recommendations is expected that presumably in an effortto solve the problems of land, especially problems Land Tenure Without Rights, thejudge will examine the case should be more careful and prudent for the investigationand the imposition of judgment will not appear on the problems of injustice and legalcertainty, or at least avoid going anarchist action by the injured party. And for peopleto always pay attention and be aware of their rights and obligations not to do thingsthat are not worth as controlling land owned by others unlawfully and illegally. ncompensation expected the judges to examine this case in order to more thoroughlyin decisions, especially regarding the granting of a lawsuit relating to compensation,nobody feels aggrieved or at least not ruled unfair and inappropriate.2Keywords: Legal Analysis, Application of the Land Acquisition Rules.AbstrakTesis ini membahas analisa hukum dalam menerapkan peraturan pengadaan tanahuntuk kepentingan umum antara badan pertanahan republik indonesia dengankejaksaan republik indonesia (studi di kota singkawang).Penelitian ini dilakukanmenggunakan metode penelitian hukum normative sosiologis.Hasil penelitian tesis inidiperoleh : Bahwa tanah negara atau tanah yang dikuasai oleh negara, berbedadengan “ tanah yang langsung dikuasai negara “ dan “ tanah yang dikuasai penuholeh negara, sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 besertapenjelasannya menegaskan negara tidak memiliki dan tidak patut bertindak sebagaipemilik tanah. Tanah negara yang dimiliki / dianggap / dikuasai oleh masyarakat jikadiperuntukkan bagi kepentingan umum mendapat ganti rugi. hal ini merupakanpengakuan terhadap hak-hak rakyat, jika tanah negara yang dimiliki / digarap /dikuasai oleh masyarakat tidak perlu diganti rugi maka seluruh tanah masyarakatyang belum memiliki sertipikat atau haknya sudah berakhir dapat diambil olehpemerintah.Upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang hak terhadap ganti rugitanah yang berasal dari tanah negara bukan hak terutama melalui musyawarah atauupaya damai, apabila dalam upaya musyawarah tersebut mengalami jalan buntuh,maka dapat dilakukan melalui upaya pengadilan terutama pegadilan perdata denganmengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke PN. Juga apabila terjadipenguasaan tanah tanpa hak dengan adanya sertipikat ganda, dapat mengajukangugatan ke PTUN yang sebelumnya telah melakukan upaya administrasi. Danmelakukan pengecekan apabila terjadi pemalsuan sertipikat juga pemalsuandokumen pendukung dalam pembuatan sertipikat. Dapat pula diajukan laporan kepenyidik kepolisian dengan dasar laporan melakukan penyerobotantanah.Pemeberian ganti rugi atas penguasaan tanah tanpa hak adalah tergantungpada besar kecilnya tuntutan ganti rugi yang kita ajukan bersama-sama dengansurat gugatan (dalam pokok tuntutan). Dan besar kecilnya biaya ganti rugi dapatdiukur dengan pertimbangan mengenai besar kecilnya objek, tenggang waktunya,banyak biaya yang telah dikeluarkan dalam upaya musyawarah dan semua biayayang telah dikeluarkan dalam upaya penyelesaian permasalahan ini, serta biayaimmateri. Rekomendasi penelitian tesis ini adalah Diharapkan kiranya dalam upayapenyelesaian permasalahan pertanahan khususnya permasalahan PenguasaanTanah Tanpa Hak, hakim yang akan memeriksa perkara harus lebih teliti danbijaksana agar dalam pemeriksaan serta penjatuhan putusan tidak akan munculmasalah mengenai ketidak adilan dan kepastian hukum, atau setidaknyamenghindari terjadi perbuatan anarkis oleh pihak yang dirugikan. Dan bagimasyarakat untuk selalu memperhatikan serta sadar akan hak dan kewajiban agartidak melakukan hal yang tidak patut seperti menguasai tanah milik orang lainsecara tanpa hak dan melawan hukum.Dalam pemberian ganti rugi diharapkanmajelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk lebih teliti agar dalam menjatuhkanputusan khususnya mengenai pengabulan gugatan yang berkaitan dengan gantirugi, tidak ada yang merasa dirugikan atau setidaknya tidak menjatuhkan putusanyang tidak adil dan tidak patut.Kata Kunci : Analisa Hukum, Penerapan Aturan Pengadaan Tanah.