<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa perjanjian serta klausul baku dalam perparkiran. Hal ini muncul karena terjadinya kehilangan dan/atau kerusakan kendaraan maupun kehilangan barang yang ada di dalam kendaraan. Kemudian penelitian ini menjabarkan pengertian parkir dengan metode terlebih dahulu dengan menetapkan perjanjian parkir sebagai perjanjain penitipan berdasarkan karakteristiknya atau sebagai sewa tempat. Kemudian menguraikan hal tersebut sebagai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian perparkiran berdasarkan KUH Perdata. Dalam tulisan ini juga membahas mengenai adanya pelanggaran dalam dasar hukum yang dijadikan perlindungan bagi pengelola parkir khususnya di DKI Jakarta yaitu Perda Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran. Perda tersebut dijadikan tameng oleh pelaku usaha agar terhindar daritanggungjawabnya. Klausula tersebut merugikan konsumen, karena jika mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka seharusnya keamanan dan kenyamanan merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, dalam tulisan ini penulis menjabarkan beberapa permasalahan: Pertama pertimbangan hukum dari hakim dalam menentukan kekuatan mengikat klausula eksonerasi yang dibuat dalam bentuk baku, dalam perjanjian parkir dan kedua keputusan hakim dalam mengabulkan gugatan konsumen yang terlibat dalam klausula eksonerasi yang dibuat dalam bentuk baku dalam perjanjian parkir. Penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research). Penulis berkesimpulan bahwa pelaku usaha belum menjalankan tanggung jawabnya]]>
Copyrights © 2020
