Implementasi Kebijakan Pembagian Kewenangan Dalam Mengelola Izin Usaha Pertambangan (Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Singkil)

Nurdin, Nurdin

Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi
Vol 1, No 1 (2014): Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi Vol. 1 No. 1, 2014

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan dan dampak dari implementasi kebijakan tersebut terhadap pengelolaan izin usaha pertambangan di Kabupaten Aceh Singkil. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa dokumen tertulis, informasi lisan, dan gambar atau foto. Aspek yang diteliti adalah implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur; sedangkan dampak implementasi kebijakan yang diteliti adalah pengaruh internal pada instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Masalah yang dihadapi adalah kebijakan yang tumpang tindih dalam pembagian kewenangan (antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil) menyebabkan kebijakan tersebut sulit diimplementasikan dan diduga kurang memberikan dampak nyata bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Penelitian ini menunjukkan impelentasi pengelolaan izin usaha pertambangan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah kewenangan desentralisasi kebijakan yang didisposisikan kepada Sekratariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Sedangkan dalam prakteknya berbagi kewenangan, Pemerintah Provinsi Aceh menjalankan kewenangan Dekonsentrasi yang didisposisikan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Aceh. Temuan lain yang terkait dengan pengelolaan izin usaha pertambangan adalah pemekaran wilayah Kabupaten Aceh Singkil menjadi Kota Subulussalam yang secara langsung berdampak pada pengurangan sumber daya aparatur dan aset daerah. Kata kunci:    Kebijakan Publik, Administrasi Publik, Kewenangan, Izin Usaha, Pertambangan. ABSTRACT This study aims at analyzing the implementation of authorization policies and its impact, in relation to managing the mining licences in Aceh Singkil. This study  is qualitative, which produces outcomes such as descriptive data in the form of written documents, oral information, and images or photos. Data were gathered by interview, observation, and document review. The policies aspects  which were studied were communication, resources, disposition, and structure. The study was focused on the internal impact within the  Government of  Aceh Singkil. The problem was that implementing the policy were overlapping  between Central, Provincial and District Governments making it difficult to implement the policies  and had less of a substantial impact on the stakeholders. This study focused on the implementation of authorization policies as an impact, regarding  the mining licences authorization in Aceh Singkil and did not discuss in detail about the policy itself. This study showed that the authorization of mining license was delegated by the government of Aceh Singkil  to the Singkil District Sekratariat (Setdakab) and the Office of One Stop Licence Service (KP2TSP). While actually in exercising mining deconcentration authority the Aceh Provincial Government which authority was forwarded from the Ministry of Mines and Energy had delegated it to the Mining and Energy Office of the Aceh Province. Other findings related to the Government of Aceh Singkil was the proposal to create a new city of Subbulusalam within Aceh Singkil to improve services and reduce personnel and assets. Keywords : Public Policy, Public Administration, Authority, Business License, Mining.