Novum : Jurnal Hukum
Vol 2 No 2 (2015)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MA NOMOR 45 PK/AG/2008/PENGADILAN AGAMAYOGYAKARTA MENGENAI UPAYA PK PADA PUTUSAN VERSTEK NOMOR318/Pdt.G/1991/PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA PERKARA PERCERAIAN

DYAH AYU KUSUMA WARDANI SUTJIPTO PUTRI, SUKMA (Unknown)



Article Info

Publish Date
15 Apr 2015

Abstract

Prosedur permohonan perceraian pada dasarnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu: pertama, bagimereka yang menganut Agama Islam, prosedur permohonan perceraiannya diajukan melalui Pengadilan Agama,dan kedua, bagi mereka yang bukan beragama Islam prosedur perceraiannya diajukan melalui PengadilanNegeri. Pokok permasalahan yang didapat dalam kasus ini adalah adanya putusan PK. Dalam Putusan PK inidilatarbelakangi adanya putusan tidak hadir di depan Hakim (Verstek) dari Pengadilan Agama Yogyakarta padatahun 1990. Isi dari putusan tidak hadir di depan Hakim (Verstek) Pengadilan Agama ini dalam uraian mengenaikejadian atau kronologis yang menjadi alasan gugatan (posita ) tidak sesuai dengan fakta lapangan dan menurutUndang-Undang yang berlaku. Dikarenakan adanya kebohongan dan tipu muslihat yang dibuat oleh pemohon(suami) dalam mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Yogyakarta. Penelitian inimerupakanpenelitian yuridis normatif yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukumsekunder ini ditunjang dengan normatif dokumentatif, yakni bahan penelitian hukum dicari dengan carapenelitian kepustakaan termasuk wawancara dengan narasumber. Bahan hukum yang terkumpul kemudiandianalisis secara kualitatif.Pada akhirnya disimpulkan bahwa sesuai dengan Putusan tidak hadir di depan Hakim(Verstek) Nomor 318/Pdt.G/1991/PAYK telah memenuhi syarat formil dalam memutus perkara cerai talak dapatdibenarkan dan hukumnya sah berdasarkan putusan peradilan perdata Pengadilan Agama, akan tetapi akanberbeda apabila putusan tersebut merujuk berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena menurut penelitihal tersebut merupakan putusan tidak sah, karena proses dan alasan-alasan sebelum turunnya putusan verstektidak terpenuhi, yaitu proses perceraian dan alasan-alasan perceraian, karena dalam kronologi yang telahdijelaskan tidak memenuhi alasan-alasan perceraian tersebut.Kata Kunci: Tidak Hadir di depan Hakim (Verstek), Peninjauan Kembali, Cerai Talak.AbstractDivorce application proceduresare basicallydivided intotwoparts: first, for those who are moslems,divorcepetition proceduresare filed by aReligious Court, andsecond, for those who are notmoslems,divorceproceduresare filed by the District Court.The subject matter obtained in this case is the decision of the RequestCivil. The background of this Request Civil is Verstek decision of the Religious Court of Yogyakarta in 1990.Based on Posita, the contents of this verstek decision of religious court are not in accordance with the facts andthe existing law. This is due to the lies and deceptions which are made by the applicant (husband) in applyingfor divorce at the Religious Court of Yogyakarta. This research is a normative petition juridical reviewwhichcoversprimary, secondary and tertiary legal materials. Secondary law is supported by the normativedocumentary legal research materials through review of literature and interviews with informants. Legalmaterials are then analyzed qualitatively. It is concluded that in accordance with Verstek Decision No. 318 /Pdt.G / 1991/PAYK has filled the formal requirements in deciding the case of divorce. It can be justified andlegitimated based on civil judicial ruling of Religious Court, but it would have been different if the decision isreferred to the Compilation of Islamic Law. In this matter, the researcher assumes that the decision is invalid. Itis due to the fact that chronologically, the applicant (husband) could not provide the process and the reasons fordivorce before the Verstek decision was made.Keyword:Verstek, Request Civil, Divorce Case.

Copyrights © 2015






Journal Info

Abbrev

novum

Publisher

Subject

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Description

Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum ...