<![CDATA[APBD atau Anggaran sektor publik menjadi instrument kebijakan multi fungsi perlu di kelola secara tepat agar kinerja keuangan dapat di ukur tingkat keberhasilannya. Dalam tulisan ini yang penulis maksudkan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan, belanja dan laporan keuangan pemerintah Daerah. Alat analisis yang digunakan untuk pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kuantitatif dan jenis data yang di analisis adalah data sekunder berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas tahun 2004-2010. Berdasarkan hasil analisis rasio keuangan secara umum Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas adalah baik, akan tetapi beberapa indikator penting yang merupakan wujud keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah justru sangat lemah. Rasio kemandirian keuangan daerah rata-rata sebesar 18,25% atau berada diantara 0,00%-25%, ini berarti masuk dalam kategori kemampuan keuangan rendah sekali. Demikian pula dengan derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Sambas rata-rata sebesar 3,33% berada pada skala interval 0,00%-10% yang berarti termasuk dalam kategori kemampuan keuangan sangat kurang. Rasio Pertumbuhan PAD tahun 2005 sebesar -7,47%, tahun 2006 sebesar 50,11%, tahun 2007 sebesar 27,60%, tahun 2008 sebesar 27,18%, tahun 2009 sebesar 8,92% dan tahun 2010 sebesar 3,74. Dengan demikian pertumbuhan PAD Kabupaten Sambas mengalami penurunan dari tahun ke tahun atau mengalami pertumbuhan negatif. Kata Kunci : Analisis Kinerja Keuangan, rasio keuangan, laporan keuangan dan APBD Kabupaten Sambas]]>
Copyrights © 2014
