IMPLEMENTASI KEWENANGAN PENYIDIKAN DAN KOORDINASI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KEHUTANAN DENGAN PENYIDIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA TERKAIT TINDAK PIDANA KEHUTANAN TERHADAP SATWA LIAR YANG DILINDUNGI (Studi di Balai Besar Konservasi Sumber Da

Dwi Agustina Rimbawati

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013

ABSTRAKImplementasi kewenangan penyidikan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan terkait tindak pidana kehutanan terhadap satwa liar  yang dilindungi dan koordinasi yang terjalin antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Jenis penelitian adalah hukum empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Kehutanan terkait tindak pidana kehutanan terhadap satwa liar yang dilindungi masih belum optimal, dalam pelaksanaannya PPNS tidak melakukan penahanan terhadap tersangka dengan alasan tersangka bukan berasal dari sindikat yang besar dan tersangka kooperatif dalam memberikan keterangan. Selain itu dalam penyempurnaan berkas perkara PPNS cenderung tidak meminta bantuan kepada Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Korwas PPNS guna memberikan petunjuk, koordinasi yang terjalin antara kedua instansi tidak dilakukan sejak awal adanya informasi dugaan tindak pidana, koordinasi hanya dilakukan pada saat pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), pengiriman tahap ke 1 berkas perkara dan pengiriman tahap ke II tersangka dan barang bukti. Diharapkan PPNS dapat meningkatkan teknik keterampilan penyidikan dan dapat memaksimalkan fungsi koordinasi dalam penyidikan dengan Penyidik Polri dalam hal ini Korwas PPNS sehingga dalam proses penegakan hukum dapat berjalan sinergis. KataKunci : Penyidikan, Koordinasi, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan, Penyidik Kepolisian Republik Indonesia