<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban hukum penerbit terhadap isi buku pelajaran yang terindikasi pornografi ditinjau dari Aspek KeperdataanPenulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer, skunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik Interpretasi Gramatikal (Menurut Bahasa) karena membantu memahami teks sebagai aturan hukum yang terikat dengan bentuk pertanggung jawaban hukum ditinjau dari Pasal 1365,1366,1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melalui pemahaman bahasa atau susunan kata-kata yang digunakan.Hasil penelitian ini menerangkan bahwa bentuk pertanggung jawaban perdata yang dilakukan dari pihak penerbit apabila menerbitkan buku yang terindikasi pornografi, ditinjau dari aspek keperdataan yakni Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah penerbit berkewajiban untuk membayar ganti rugi atas semua buku yang telah diterbitkan terhadap pembaca yakni pelajar tingkat sekolah dasar.Sehingga seharusnya Pemerintah mencabut izin dari penerbit yang melakukan kesalahan dengan menerbitkan buku pelajaran yang terindikasi pornografi pada siswa siswi tingkat sekolah dasar , agar penerbit tidak mengulang kembali penerbitan buku pelajaran yang terindikasi pornografi.]]>
Copyrights © 2014
