<![CDATA[Pada skripsi ini penulis akan mengangkat permasalahan pelaksanaan penahanan anak sebagai pelaku tindak pidan persetubuhan. Pemilihan permasalahan tersebut dilatar belakangi seringnya anak yang berhadapan dengan hukum. Selama menjalani proses peradilan anak tersebut tidak mendapatkan perlakuan sebagaimana tercantum dalam UU RI No.3 Tahun 1997 pasal 45 ayat (3) bahwa tahanan anak harus dipisahkan dari tahanan dewasa. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, menggunakan metode yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian didapati anggota UPPA Polres Magetan dalam melaksanakan penahanan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan masing menggunakan UU RI No.3 Tahun 1997, pada pasal 45 ayat (3) yang mengatur bahwa tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tahanan dewasa. Namun dalam pelaksanaannya Anggota UPPA Polres Magetan belum dapat melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut.Kata kunci: penahanan, anak, tindak pidana persetubuhan]]>
Copyrights © 2014
