PENERAPAN PRINSIP FAULT LIABILITY OLEH PENGANGKUT TERHADAP PENUMPANG TIDAK BERKARCIS BERDASARKAN PASAL 491 KUHD DAN PASAL 157 UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN (STUDI DI P.T. KERETA API INDONESIA DAOP III CIREBON)

Nickyta Firmaniar (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014

Kereta Api adalah transportasi darat yang murah, aman, dan nyaman. Sehinggapenumpang kereta api tersebuat adalah dari berbagai usia dan jenis pekerjaan.Fakta di lapangan ditemui banyak kereta api yang membawa penumpang tanpamembeli tiket secara hukum, penumpang naik di atap kereta, bahkan penumpangtanpa tiket, dan penjahat di kereta ekonomi lokal. Dalam hal ini kebutuhan P.T.yang KAI harus bertindak tegas. Salah satu cara berdasarkan Patahan KewajibanPrinsip adalah dengan menghadirkan POLSUSKA bertanggung jawab ataspenumpang disiplin yang tidak memiliki tiket, dan mengajarkan menegakkandisiplin terhadap petugas dan karyawan PT KAI, sanksi tegas terhadap karyawanatau petugas yang melanggar atau tidak sesuai dengan peraturan yang ada danundang-undang yang secara tegas.Kata Kunci : Prinsip Pertanggungjawaban, Polsuska, Penumpang, P.T. KAI