KEBIJAKAN PARTISIPASI DAN KESERTAAN PRIA DI DALAM PRAKTEK KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN KEDIRI (Studi Efektivitas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga)

Danang Agung Swandaru (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014

Pada penulisan skripsi ini, penulis membahas masalah Hak Kesehatan Reproduksi juga bukan merupakan monopoli dari persoalan perempuan saja, melainkan seluruh manusia baik itu laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam kesehatan reproduksi.Di Kabupaten Kediri sendiri, dalam data diketahui angka kelahiran yang mencapai rata-rata 19 ribu jiwa pada tahun 2010. Angka tersebut dikhawatirkan akan semakin tinggi apabila tidak dilakukan program-program KB kepada masyarakat, dengan kata lain upaya menjaring aseptor KB sebanyak-banyaknya. Kepesertaan KB Pria masih sangat minim dibandingkan dengan kepesertaan KB wanita dikarenakan banyak faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi pria dalam KB yang dilihat dari berbagai aspek, yaitu dari sisi klien pria itu sendiri (pengetahuan, sikap dan praktek serta kebutuhan yang ia inginkan), faktor lingkungan yaitu: sosial, budaya, masyarakat dan keluarga istri, keterbatasan informasi dan aksesabilitas terhadap pelayanan KB pria, keterbatasan jenis alat kontrasepsi pria, sementara persepsi yang ada di masyarakat masih kurang menguntungkan. Oleh sebab itulah upaya peningkatan partisipasi pria melalui advokasi perlu difokuskan pada faktor-faktor tersebut. Menurut data yang ada di Kabupaten Kediri jumlah kepesertaan KB Pria pada tahun 2011 sebanyak 575 orang dan jumlah total pasangan usia subur di Kabupaten Kediri pada tahun 2011 sebanyak 302.447 pasangan.Dengan melihat fakta-fakta tersebut diatas dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil judul “Kebijakan Partisipasi Dan Kesertaan Pria Di Dalam Praktek Keluarga Berencana Di Kabupaten Kediri (Studi Efektivitas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga)”Metode metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis ini mengkaji permasalahan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Efektivitas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga dikaitkan dengan realita yang ada.Hasil dari penelitian ini diketahui secara subtansi hukumnya maka Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga dalam kaitannya dengan kebijakan Partisipasi Dan Kesertaan Pria Di Dalam Praktek Keluarga Berencana Di Kabupaten Kediri berjalan efektif pada Faktor Hukumnya sendiri, menjadi efektif dalam pelaksanaannya apabila dilihat dari Faktor Penegak hukumnya, menjadi efektif apabila dilihat dari faktor sarana dan prasarana dikarenakan tersedianya sarana pra sarana. Dari faktor masyarakatnya menjadi kurang efektif karena tidak semua Pria pasangan usia subur berpartisipasi dan menjadi akseptor KB Pria di Kabupaten Kediri. kurang efektif dilaksanakan, dikarenakan dengan tidak adanya sanksi bagi pria yang merupakan pasangan usia subur untuk berpartisipasi dan menjadi akseptor KB pria, Kebijakan KB Kabupaten Kediri yang masih berfokus pada pencapaian target peserta KB perempuan sehingga Partisipasi Pria pada program KB masih rendah.