<![CDATA[Abstract: The Practice of Ethics Oversight in Indonesian Parliament. Court of Parliament's internal ethics is the realization of public oversight that is regulated in the House of Representatives. The existence of these institutions is necessary because the basic theory of representation associated with community control. If there are complaints, violations of ethics and morals to be held and the proceedings had already agreed in the rules. This is different if the question of law as an object of reporting, because the realm of trial also different. The substance of the articles that entrap offenders vary widely and include violations of administrative rules, orderly duties and obligations. Judicial ethics and morals is formed so that embodiment of the principles of good governance and applicable by legislators as expected the Constitution of the Republic of Indonesia and related legislation. Abstrak: Praktik Pengawasan Etika DPR-RI. Pengadilan etika internal DPRRI merupakan realisasi pengawasan publik yang diatur dalam peraturan DPR-RI. Keberadaan lembaga ini sangat diperlukan karena teori dasar perwakilan terkait dengan kontrol masyarakat. Jika ada pengaduan, pelanggaran etika dan moral akan digelar dan proses pengadilannya pun sudah disepakati dalam peraturan. Hal ini berbeda jika persoalan hukum sebagai obyek pelaporannya, karena ranah pengadilannya juga berbeda. Subtansi pasal-pasal yang menjerat pelanggarnya sangat bervariasi, diantaranya pelanggaran tata tertib administrasi, tertib menjalankan tugas dan kewajiban. Peradilan etika dan moral ini dibentuk agar perwujudan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik dan benar dapat diterapkan oleh legislator sesuai harapan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang terkait. DOI: 10.15408/jch.v1i1.1447]]>
Copyrights © 2014
