Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Sebagai Perwujudan Otonomi Desa

Muh Asroi (Program Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, email :)

Jurnal Hukum Khaira Ummah
Vol 14, No 3 (2019): September 2019

AbstrakOtonomi desa dimana desa menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri. Adanya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan suatu perubahan dalam penyelenggaraan pemerintah desa (Pemdes). Salah satunya dengan pemberian anggaran dari Pemerintah Pusat yang cukup besar, maka mewajibkan pemerintah desa untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Metode yang digunakan yuridis sosiologis ialah hukum sebagai  law in action, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Temuan penelitian (1) pelaksanaan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa akan menciptakan kepastian terhadap laporan pemerintah desa dalam perwujudan otonomi desa, sehingga terciptanya pemerintahan yang baik. (2) Hambatan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi, hambatan yakni; kewenangan terpusat, minimnya pemahaman aparatur pemerintah desa, kebijakan desa masih dirumuskan oleh beberapa orang saja. Sedangkan solusi untuk mengatasi hambatan yaitu;penataan desa gondangrejo sesuai karakteristik desa, peningkatan SDM aparatur pemerintah desa, meningkatkan partisipasi masyarakat.Kata kunci ; Akuntabilitas, Transparansi, Otonomi Desa AbstractAutonomy of villages where villages are self governing. The existence of Law Number 6 Year 2014 About the Village provides a change in the administration of village government. One of them is by providing a considerable budget from the central government, requiring the village government to realize accountability and transparency in village fund management. The method used by sociological jurisdiction is law as law in action, described as an empirical social phenomenon. The research findings (1) Implementation of the principle of accountability and transparency of the village government will create certainty on the village government report in the realization of village autonomy, so that the creation of good governance. (2) Obstacles to the application of principles of accountability and transparency, ie obstacles; centralized authority, lack of understanding of village government apparatus, village policy still formulated by some people only. While the solution to overcome the obstacles are: the arrangement of gondangrejo village according to the characteristics of the village, increasing the human resources of the village government apparatus, increasing the community participation.Keywords ; Accountability, Transparency, Village Autonomy