Kebijakan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Indonesia (Studi Kasus Nama-Nama Penerima Aliran Dana Yang Disebutkan Di Dalam Surat Dakwaan Nomor : Dak-15/24/02/2017 Oleh KPK Dalam Kasus Korupsi Korupsi E-Ktp 2011-2012).

Dwi Wibowo (Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang)

Jurnal Hukum Khaira Ummah
Vol 17, No 3 (2022): September 2022

AbstrakSetiap warga negara punya hak untuk mendapatkan perlindungan hukum oleh negaranya, dugaan sebagai penerima dana korupsi yang dialami oleh warga negara indonesia dalam perkara korupsi E KTP tahun 2011 - 2012 seperti yang di sebutkan dalam dakwaan KPK Nomor : DAK-15/24/02/2017, merupakan tuduhan/sangkaan yang harus di buktikan oleh jaksa KPK, asas praduga tidak bersalah haruslah di kedepankan sebagai hak warga negara indonesia dalam mendapatkan keadilan dan kepastian hukum dalam sidang tindak pidana korupsi. Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut harus bisa mengedepankan kepastian hukum bagi warga negara indonesia tersebut demi tercapainya keadilan dan kemanfaatan.Kata Kunci : Asas praduga tidak bersalah , keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum AbstractEvery citizen has the right to get legal protection by his country, allegedly as the recipient of corruption funds experienced by Indonesian citizens in the case of corruption E ID card year 2011 - 2012 as mentioned in KPK indictment Number: DAK - 15/24/02/2017 , is a charge / allegation that must be prove by KPK prosecutors, the principle of presumption of innocence must be in the fore as the right of citizens of Indonesia in obtaining justice and legal certainty in the trial of corruption. The judge in examining and adjudicating the case must be able to prioritize legal certainty for the citizen of Indonesia for the sake of the achievement of justice and expediency.Keywords: Principle of presumption of innocence, justice, benefit, legal certainty