PERUBAHAN KELEMBAGAAN FORMAL DALAM PENGELOLAAN LAHAN DI BLOK PEMANFAATAN TAMAN HUTAN RAYA WAN ABDUL RACHMAN (TAHURA WAR)

Tri Mayasari (Program Studi Ilmu Pengelolaan Hutan, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor 16680)
Bramasto Nugroho (Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor 16680)
Nurheni Wijayanto (Departemen Silvikultur Tropika, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor 16680)

Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan
Vol 2 No 1 (2015): April

Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman mengalami perubahan kelembagaan formal.  Perubahan yang terjadi dilihat pada perubahan peraturan ketika ditetapkannya kelembagaan-kelembagaan formal yang ada di Tahura WAR. Perubahan yang terjadi dilihat pada perubahan peraturan yang mencakup status fungsi kawasan dan sistem pengelolaan ketika ditetapkannya kelembagaan-kelembagaan formal yang ada di Tahura WAR. Sebelumnya kawasan ini termasuk kawasan Hutan Lindung, namun pada tahun 1993 status fungsi kawasan berubah menjadi Tahura sampai saat ini. Pada tahun 1998, pemerintah menetapkan sistem pengelolaan bersama masyarakat yang dikenal dengan program Hutan Kemasyarakatan (HKm) dengan izin sementara pengusahaan HKm dalam kurun waktu paling lama 5 tahun. Perubahan peraturan dalam pengelolaan ini menyebabkan perubahan dalam property right dan perubahan perilaku. Pengelolaan Kawasan Tahura WAR yang dilakukan bersama masyarakat dalam bentuk program HKm dapat memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan kelembagaan Tahura WAR. Pada tahun 2001 izin sementara pengusahaan HKm dicabut karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini berimplikasi pada keberlanjutan pengelolaan lahan di Tahura WAR.