<![CDATA[Penerbitan Undang Undang Pemerintahan Daerah (Nomor 23 Tahun 2014) ternyata banyak berdampak pada tata kelola sumberdaya alam termasuk sumberdaya hutan dalam mendukung pengelolaan yang lestari. Dampak yang tampak nyata dan masih harus terus ditingkatkan efektifitasnya hingga saat ini adalah perubahan kelembagaan pengelola sumberdaya hutan termasuk sumberdaya yang ada didalamnya, baik di dinas kehutanan maupun lembaga penyuluhnya. Kurang efektifnya lembaga penyuluh akan berpengaruh terhadap optimalisasi capaian sosialisasi dan distribusi program kehutanan kepada masyarakat, termasuk program adaptasi perubahan iklim. Hal ini terjadi, salah satunya karena belum ada landasan kebijaksanaan yang akan menjamin adanya suatu program secara berkelanjutan di suatu wilayah. Di KPH Batutegi diperlukan adanya kebijakan pengembangan kapasitas yang intensif dan terstruktur tentang adaptasi perubahan iklim terhadap penyuluh karena diketahui minimnya pemahaman si penyuluh juga masyarakat akan berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan program adaptasi perubahan iklim.]]>
Copyrights © 2018
