<![CDATA[AbstrakSecara absolute selama tahun 2006 hingga 2010 jumlah penduduk miskin masih tinggi. Salah satu penyebabnya adalah karena masih terkonsentrasinya pembangunan. Oleh karena itu sejak tahun 2011 pemerintah Indonesia menerapkan system desentralisasi fiscal. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan disertai pemerataan hasil-hasil pembangunan diharapkan mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Demikian juga dengan UMP riil. Namun UMP riil di Jawa Tengah masih rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, UMP terhadap pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah pra dan pasca desentralisasi fiscal. Untuk menjawab tujuan tersebut digunakan alat statistik Regresi Linier Berganda. Adapun teknik penaksiran model yang digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS). Data yang digunakan adalah data sekunder. Variabel bebas adalah pertumbuhan ekonomi, UMP dan penerapan Desentralisasi Fiskal, sedang variabel terikat adalah angka kemiskinan. Model regresi yang menyertakan variabel-variabel pertumbuhan ekonomi, UMP dan pemberlakukan kebijakan desentralisasi fiskal cukup baik dalam menjelaskan variasi angka kemiskinan. Secara simultan semua variable bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variableterikat. Demikian halnya secara parsial masing-masing variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap angka kemiskinan di Jawa Tengah. Saran yang diajukan adalah hendaknya pemerintah Provinsi Jawa Tengah lebih mengoptimalkan pembangunan sektoral yang berorientasi pada peningkatan kualitas dan kuantitas produksi dengan memanfatkan segala potensi yang dimiliki termasuk kekayaan sumber daya manusiayang beragam kualitasnya, lebih mengoptimalkan pembangunan di segala bidang dengan cara menggerakkan kegiatan sosial ekonomi dan meningkatkan mutu sumber daya manusia, serta memperkuat kelembagaan penduduk miskin, dan meningkatkan anggaran untuk kegiatan yang potensialmengatasi masalah kemiskinan, diantaranya adalah sector pertanian, pendidikan, kesehatan dan sarana pra sarana.Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, Desentralisasi Fiskal, KemiskinanAbstractIn absolute during 2006 to 2010 the number of poor people in Central Java is still high. One reason is because it is still concentrated development. Therefore, since in 2011 the Indonesian government to implement fiscal decentralization system. High economic growth with equity and development results is expected to lower the poverty rate. Similarly, the Provincial Minimum Wage. However, the real minimum wage in Central Java is still low. The purpose of this study was to analyze the influence of economic growth on poverty reduction Provincial Minimum Wage in Central Java before and after fiscal decentralization. To answer these objectives used statistical tools Multiple Linear Regression. The technique assessment model used is Ordinary Least Square (OLS). Data used aresecondary data. Independent variables are economic growth, Provincial Minimum Wage and implementation of Fiscal Decentralization. Dependent variable is the poverty. Regression model that included the variables of economic growth, the Provincial MinimumWage and enforcement of fiscal decentralization policy quite well in explaining the variation in poverty. Simultaneously all independent variables significantly influence dependent variable. Similarly partiallyindependent of each variable significant effect on poverty in Central Java. Suggestions put forward are the government should further optimize the province of Central Java-oriented sectoral development on improving the quality and quantity of production to takeadvantage of all its potential, including a wealth of diverse human resources quality, optimize the development in all fields by moving the socio-economic activities and improve the quality of human resources, and institutional strengthening of the poor, and increasing the budget for activities that potentially solve the problem of poverty, including the agricultural sector, education, health and infrastructure facilities pre.Keywords : Economic Growth, Provincial Minimum Wage, Fiscal Decentralization, Poverty]]>
Copyrights © 2013
