Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Lalu Lintas Barang Elektronik Oleh Bea Dan Cukai Di Pelabuhan Bebas Kota Batam

Anggun Nurul Iman (Universitas Syiah Kuala Aceh, Indonesia)
Helmi Helmi (Universitas Syiah Kuala Aceh, Indonesia)
Mahdi Syahbadir (Universitas Syiah Kuala Aceh, Indonesia)

Journal of Government and Politics (JGOP)
Vol 2, No 2 (2020): Desember

Penetapan Kota Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sangat strategis untuk masuknya barang elektronik dimana Batam terletak di jalur pelayaran internasional Selat Malaka dan Selat Singapura, sehingga mendorong dilaksanakannya pengawasan lalu lintas barang yang dilakukan oleh bea cukai Batam untuk mencegah terjadinya penyelundupan barang dari luar sebagai bentuk tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 Tentang Tatalaksana Pengawasan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terjadi penyelundupan barang elektronik di Batam dan pengawasan yang dilakukan oleh bea cukai Batam masih belum berjalan dengan efektif dan masih adanya celah bagi penyelundup untuk melakukan penyelundupan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Barang Elektronik oleh Bea cukai di pelabuhan bebas kota Batam serta hambatan yang dihadapi bea cukai dalam pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang elektronik. Metode dalam penelitian ini adalah Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori pengawasan dan teori kelembagaan. Data yang diperlukan dalam penelitian diperoleh dengan Teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Barang Elektronik oleh Bea cukai Batam berjalan kurang efektif. Hal ini disebabkan pertama, masih adanya tindak penyelundupan yang terjadi di batam disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia dan sarana operasi pendukung saat melakukan pengawasan. Selain itu,masih banyaknya penyebaran pelabuhan ilegal di Kota batam juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan sehingga sulit ditentukan pemusatan pengawasan yang strategis. Kedua, terjadinya penyerangan terhadap kapal patroli bea cukai Batam juga menjadi salah satu hal yang menghambat efektifnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh bea cukai Batam. oleh sebab itu, diharapkan kepada bea cukai Batam dan pemerintah Batam untuk lebih memberikan perhatian dan perbaikan terhadap hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang elektronik ini.Kata Kunci : Pengawasan, Barang Elektronik, Bea Cukai Batam