<![CDATA[AbstractIn judical review, the applicant are Indonesian citizen or legal entity in legal standing.The parliament and president could be present in the court. The parliament and president statement needs in the judicial review process. Because they know about the philosophy of legislation in law making. This fact is to reflection justice, legal certainly, and utility in the Constitutional Court’s decision for all parties. Its legal consequences are: to execute the decision of the constitutional court that binds force legally. The obligation parliament is prescribed on it. Whether the accepted or rejected petition influences to the revision of legislation, based on the amended 1945 constitution, the parliament and president oblige to rivise legislation, in fact the constitutional court had the conditional verdict to declare its decision and to legalize in Indonesian gazette as legal fiction.Keyword: the important of parliament and president’s evidence, judicial review, The constitutional court.AbstrakDalam Uji Materi undang-undang yang dilakukan oleh lembaga kehakiman yang disebut pemohon adalah Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang memenuhi syarat legal standing. Sedangkan pihak yang dapat hadir dalam persidangan adalah DPR dan Presiden . Keterangan DPR dan Presiden menjadi penting dalam Uji Materi Undang-undang, karena kedual lembaga tersebut dianggap mengetahui filosofi dari pembuatan undang-undang yang sedang diuji tersebut. Keterangannya menjadi pertimbangan dalam putusan MK guna mewujudkan putusan yang mencerminkan adanya keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan bagi semua pihak. Konsekuensi yang harus dilakukan oleh termohon setelah ada putusan MK adalah melaksanakan putusan MK, karena putusan MK merupakan perintah hukum yang mempunyai kekuatan hukum dan mengikat umum, kewajiban yang harus dilakukan DPR dan Presiden setelah keluarnya putusan MK adalah terlihat dalam amar putusannya tolak atau kabul sehingga akan membawa konsekuensi termasuk revisi atau tidaknya suatu undang-undang, karena berdasarkan ketentuan UUD 1945 bahwa kewajiban untuk merevisi Undang-undang adalah badan pembuatnya yaitu DPR dan Presiden , selain kewajiban penempatan putusan MK, dan pengundangannya dalam Berita Negara.Kata Kunci : pentingnya keterangan DPR dan Presiden, uji materi, Mahkamah Konstitusi]]>
Copyrights © 2013
