<![CDATA[AbstractThis research is a legal empirical research by using the statute approach. The study is a descriptive analysis. Primary and secondary data used in this study analyzed qualitatively. The results of this research shows that, in order to carry out the affairs of other mandatory related special authority as mandated by Act Number 11 of 2006 regarding the Governing of Aceh, The Government of West Aceh district has implemented the four distinctive areas of Aceh. However, in its implementation faced many obstacles. and support local elites. AbstrakPenelitian ini merupakan penelitian hukum empiris ( empirical research) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Penelitian bersifat deskriptif analitis. Data primer dan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwadalam rangka melaksanakan urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan khusus sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah melaksanakan keempat bidang yang menjadi keistimewaan Aceh. Namun dalam pelaksanaannya menghadapi berbagai hambatan. Adapun hambatan-hambatan dan dukungan elit daerah. ]]>
Copyrights © 2016
