Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol 13 No 22 (2014)

Deliberasi Partai Politik dalam Kebijakan Anggaran Pemerintahan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013

Hasanuddin (Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau)
Baskoro Wicaksono (Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau)



Article Info

Publish Date
23 Feb 2016

Abstract

Molornya pengesahan APBD Provinsi Riau menarik ditelusuri. Peristiwa ini mengindikasikankuatnya tarik menarik kepentingan antara para pihak, khususnya partai politik yangtermanifestasikan di dalam DPRD dengan pihak eksekutif. Kerasnya tarik menarik kepentingansangat merugikan masyarakat karena APBD merupakan kebijakan pemerintahan daerah gunamemberikan layanan publik yang prima dan juga untuk meningkatkan kesejahteraanmasyarakat. Bagaimana bentuk deliberasi yang dilakukan partai politik dalam kebijakananggaran pemerintahan Provinsi Riau tahun anggaran 2013 perlu ditelusuri lebih jauh.Penelitian deskriptif dengan mewawancarai secara mendalam beberapa pihak dan menganalisisecara kualitatif ini menemukan bahwa partai politik sebagai satu entitas institusi tidak tampakterlibat secara kuat dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan mendalam dalampenyusunan anggaran daerah Riau 2013. Peran deliberatif lebih banyak dilakukan oleh kaderpartai yang duduk dalam fraksi di DPRD. Anggaran daerah oleh anggota fraksi DPRD dilihatsebagai ruang untuk menjaga stabilitas hubungan dengan konstituen sekaligus diharapkansebagai upaya membesarkan partai.

Copyrights © 2014






Journal Info

Abbrev

njip

Publisher

Subject

Social Sciences

Description

Government and Local Politics Political Parties and Political Representative Systems Government Management and Bureaucratic Village Governance Study of Malay ...