Kebijakan Penjaminan Tanah Melalui Hak Tanggungan di Indonesia (Studi Penjaminan Hak Tanggungan Elektronik di Kabupaten Badung Provinsi Bali)

IGA Gangga Santi Dewi (Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro)
Mira Novana Ardani (Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro)

Law, Development and Justice Review
Vol 3, No 1 (2020): Law, Development & Justice Review

Penjaminan Hak Tanggungan diatur dalam dua kebijakan  yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 dan PMATR/KBPN No. 9 Tahun 2019. Pada kedua kebijakan tersebut tidak ada keharusan atau kewajiban untuk dilakukan secara manual atau secara elektronik.Di Kabupaten Badung Provinsi Bali telah dilakukan pemberian  Hak Tanggungan secara elektronik dimana PPAT hanya bertugas menyampaikan Akta  Pemberian  Hak Tanggungan  beserta berkasnya secara  online  dan tidak melakukan pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan.Permasalahan timbul ketika dalam kedua kebijakan tersebut tidak menyebutkan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara jelas dalam pendaftaran HT juga kewenangan pemberian HT untuk obyek HT.  Terdapat perbedaan secara signifikan dalam ketentuannya antara kebijakan penjaminan Hak Tanggungan menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 dengan penjaminan Hak Tanggungan berdasarkan PMATR/ KBPN  No. 9 Tahun 2019 terkait pemberian dan pendaftaran Hak Tanggungan.