<![CDATA[Indonesia merupakan negara hukum hal tersebut sebagaimana yang termaktub di dalam Konstitusi yaitu UUDNRI tahun 1945. Konsekuensi logis daripada hal tersebut adalah bahwa semua warga negara termasuk dalam hal ini adalah pejabat adminsitrasi negara harus tunduk dan taat pada hukum positif yang berlaku di Indonesia. Adanya kekuasaan negara yang memberikan wewenang kepada pejabat administrasi negara adalah bentuk nyata dari adanya upaya menjalankan konsep negara hukum itu sendiri. Pejabat negara dalam hal ini memiliki kewenangan untuk memberikan ijin terkait pemanfaatan hutan oleh korporasi baik untuk industri kehutanan maupun non kehutanan. Adanya kelemahan pada sistem, struktur dan aparat negara terkait pemberian suatu perijinan yang pada akhirnya berujung pada korupsi dan kerusakan hutan tentu saja menjadi hal yang perlu diatasi. Mengingat adanya komitmen negara untuk melestarikan lingkungan hidup sebagaiamana terlihat pada peraturan perundang-undangan dan pada Konstitusi, maka perlu melihat kembali fungsi kewenagan yang sesungguhnya. Dimana dalam hal ini Hukum Administrasi Negara seharusnya memilki peran yang dominan terkait adanya kewenangan penyelenggara negara. Penelitian ini menggunakan metode normatif-yuridis, dimana melihat pada peraturan perundangan-undagan yang ada terkait dengan pembahasan, kemudian menggunakan asas dan teori yang ada sebagai pisau analisis untuk mencoba memberikan jawaban atas permasalahan yang ada.]]>
Copyrights © 2018
