<![CDATA[Penelitian ini dibuat untuk menganalisa kedudukan wewenang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait Constitutional Complaint diantara dua disparitas dimensi Judicial Restraint dan Judicial Activism, dimana Constitutional Complaint merupakan wewenang dasar Mahakamah Konstitusi seluruh dunia untuk melindungi hak-hak dasar setiap warga negara (The Protect of Human Right) sebagai upaya preventif akhir (exhousted of justice), namun tidak dengan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Constitutional Complaint merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah negara hukum, dimana konsekuensinya adalah perlindungan atas hak asasi manusia bagi setiap masyarakatnya. Adikara Mahkamah Konstitusi terlimitasi pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, sehingga hal ini yang menjadi dasar dan pokok argumentasi dimensi Judicial Restraint, lain halnya dengan gagasan Judicial Activism yang beranggapan penyelesaian sengketa Constitutional Complaint dapat diakomodir oleh Mahkamah Konstitusi tanpa harus menunggu amandemen konstitusi yang syarat akan kepentingan politik.]]>
Copyrights © 2019
