<![CDATA[Artikel ini membahas upaya negara untuk menghindari ketergantungan dalam hubungan antara negara berkembang dan perusahaan multinasional (PMN). Kelompok Neo-Marxis, khususnya teori ketergantungan menganggap bahwa PMN adalah bagian dari kepentingan negara kapitalis pusat di negara berkembang. Oleh karena itu, keberadaan PMN cenderung membuat negara berkembang bergantung padanya. Hal ini berbeda dengan kasus pengelolaan investasi PMN di Indonesia. Pada pemerintahan Joko Widodo, terlihat bahwa negara berkembang bisa memiliki daya tawar yang cukup kuat sehingga dapat melakukan negosiasi dengan PMN. Dengan menggunakan studi pustaka, artikel ini mengumpulkan berbagai data sekunder terkait argumen pemerintah terhadap fenomena PMN melalui media massa dan dokumen pemerintah. Indonesia melalui stabilitas ekonomi dan politik berupaya untuk meningkatkan posisi tawar sehingga akan terjadi kompetisi yang adil diantara PMN ketika berinvestasi. Hasil dari peningkatan daya tawar ini adalah hubungan yang lebih seimbang antara negara dengan PMN. Keseimbangan hubungan menjadikan kepentingan negara berkembang dan PMN dapat saling beriringan tanpa adanya pihak yang mendominasi. Ini menunjukkan pada kita bahwa ketergantungan dapat dihindari apabila pemerintah memiliki kemampuan untuk meningkatkan posisi tawar negara berkembang. ]]>
Copyrights © 2020
