KEDUDUKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM MENDORONG PERKEMBANGAN BISNIS PERBANKAN SYARIAH (PERSPEKTIF HUKUM PERBANKAN SYARIAH)

Ahyar Ari Gayo (Badan Pembinaan Hukum Nasonal Kementerian Hukum dan HAM RI Jl. Mayjen. Soetoyo, Cililitan, Jakarta Timur)
Ade Irawan Taufik (Badan Pembinaan Hukum Nasonal Kementerian Hukum dan HAM RI Jl. Mayjen. Soetoyo, Cililitan, Jakarta Timur)

Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional
Vol 1, No 2 (2012): August 2012

Di dalam perbankan syariah, disamping peraturan perundang-undangan, para prak Ɵ si perbankan syariah juga memerlukan Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai acuan dalam mejalankan praktek perbankan syariah. Permasalahannya adalah apakah Fatwa DSN-MUI secara langsung mengikat bagi pelaku perbankan syariah. Dengan menggunakan metode peneli Ɵ an yuridis sosiologis diperoleh jawaban bahwa Fatwa DSN-MUI merupakan perangkat aturan yang bersifat Ɵ dak mengikat dan Ɵ dak ada paksaan secara hukum bagi sasaran diterbitkannya fatwa untuk mematuhi ketentuan fatwa tersebut, namun di sisi lain, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adanya kewajiban bagi regulator (Bank Indonesia) agar materi muatan yang terkandung dalam Fatwa DSN-MUI diserap dan ditransformasikan sebagai prinsip-prinsip syariah dalam materi muatan peraturan perundang-undangan. Keberadaan Fatwa DSN-MUI semakin menunjukan peranannya sebagai pedoman pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan syariah sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hambatan dalam penerapan Fatwa DSN- MUI dalam kegiatan perbankan syariah, antara lain fatwa yang sulit untuk diterjemahkan atau sulit diaplikasikan dalam peraturan perbankan dan fatwa DSN-MUI yang Ɵ dak selaras dengan hukum posi Ɵ f.In the Islamic banking, besides legisla Ɵ on, the prac Ɵ Ɵ oners of Islamic banking also requires the Na Ɵ onal Sharia Board – Indonesian Council of Ulema ’ s Fatwa (DSN-MUI) as a reference in prac Ɵ ce carry out Islamic banking. The problem is is whether the DSN-MUI Fatwa is directly Ɵ ed to the perpetrators of Islamic banking. By using the methods of sociological juridical research obtained answers that DSN-MUI Fatwa is a set of rules which are not binding and there is no legal compulsion for the target to comply with the fatwa issued the fatwa, but on the other side, based on legisla Ɵ on in force, the obliga Ɵ on for the regulator (Bank Indonesia) that the substance contained in the DSN-MUI Fatwa absorbed and transformed the Islamic principles in the substance of legisla Ɵ on. The presence of DSN-MUI Fatwa has grown from its role as the guidelines for the implementa Ɵ on of sharia principles in Islamic banking since the enactment of Law No. 21 of 2008 on Islamic Banking. Obstacles in the implementa Ɵ on of DSN-MUI fatwa in Islamic banking ac Ɵ vi Ɵ es, including fatwas that are di ffi cult to translate or di ffi cult to apply in banking regula Ɵ on and DSN-MUI fatwa is not aligned with the posi Ɵ ve law