PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MENJUAL TANAHNYA DI BAWAH HARGA NILAI JUAL OBJEK PAJAK

Edwin Limy (Fakultas Hukum Universitas Airlangga)

Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan
Vol 25, No 3 (2020): Edisi September

Sumber penghasilan yang diperoleh negara yang besar adalah berasal dari pajak yang di antaranya adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh). Nilai Jual atas Objek Pajak (NJOP) yakni nilai yang lazimnya didapatkan pada suatu peristiwa jual beli yang timbul secara umum, apabila belum ada peristiwa jual beli maka NJOP dapat dihitung menggunakan perpaduan nilai dengan properti lain yang serupa sehingga diperoleh nilai perolehan baru atau NJOP pengganti. Pada prakteknya, semenjak NJOP menjadi dasar pengenaan pajak BPHTB dan/atau PPh, ditemukan berbagai persoalan, yakni apabila NJOP lebih besar dari nilai yang disepakati pembeli dan penjual. Konflik antara para pihak diharapkan dapat diselesaikan dengan cara litigasi dan non litigasi baik di Dirjen Pajak maupun Pengadilan Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mengenai prinsip penentuan NJOP sebagai dasar pengenaan PPh dan BPHTB serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh wajib pajak yang merasa dirugikan dengan penghitungan tersebut. Penelitian yuridis normatif ini merekomendasikan adanya kebijakan hukum baru yang mengatur mengenai mekanisme penjualan tanah di bawah harga NJOP ataupun merevisi UU BHTB dan peraturan pelaksananya.A large source of state’s income was derived from taxes, which include fees for the acquisition of land and building rights (BPHTB) and income tax (PPh). Sales value of tax objects (NJOP) is the value obtained during a sale and purchase event that occurs in general, if there is no sale and purchase event, the NJOP can be calculated using a combination of values with other similar properties so that a new acquisition value or replacement of NJOP is obtained. In practice, since NJOP has become the basis for the imposition of BPHTB and / or PPh taxes, various problems have been occured, whic is if the NJOP is greater than the sales value. The conflict between the parties was expected to be resolved by litigation and non-litigation at the Directorate General of Taxes and the Tax Court. This study aims to analyze the principle of determining NJOP as the basis for the imposition of PPh and BPHTB as well as legal measures that can be taken by taxpayers who feel disadvantaged by the calculation. This normative juridical research recommends the existence of a new legal policy that regulates the mechanism for selling land below the NJOP price or revising the BHTB Law and its implementing regulations.