KEBIJAKAN BUPATI TERHADAP PENGELOLAAN TAMBANG MATERIAL DESA BALONG KECAMATAN UJUNG LOE KABUPATEN BULUKUMBA (Studi Terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2016)

Anggriani Alamsyah (Jurusan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar)

Sulesana
Vol 14 No 1 (2020)

Pemeritah, masyarakat, pengusaha adalah entitas yang saling berhubungan, ketiganya secara ideal bekerja sama untuk menghasilkan kebijakan public, yang memberikan manfaat bagi masing-masing pihak. Namun pada kenyataannya tidak selalu demikian, untuk kasus penyelenggaraan penambangan pasir di Kabupaten Bulukumba, ada hal yang tidak berjalan dengan maksimal. Munculnya penambang illegal mengisyaratkan kurangnya pengawasan pemerintah, dan lemahnya posisi tawar masyarakat dalam mempertahankan lingkungannya. Pemerintah Kabupaten Bulukumba sudah melakukan berbagai usaha baik sosialisasi, pencegahan dan penindakan namun tidak membawa perubahan yang berarti. Pemerintah Kabupaten Bulukumba hendaknya mampu menjadi regulator yang mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, sesuai amanat UUD 1945 terutaman pasal 33.