<![CDATA[Penelitian ini ditujukan pada analisis Kebijakan “Belajar dari Rumah (Learn from Home)†melalui pembelajaran daring/jarak jauh sebagai solusi yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia selama pandemi COVID-19. Kebijakan tersebut diformulasikan dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang kemudian dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan layanan pendidikan di skala nasional. Peralihan metode pendidikan ini secara dramatis menuai berbagai respons dari masyarakat luas. Pemerintah juga harus menghadapi kenyataan pahit bahwa kebijakan tersebut masih banyak menemui kendala dalam pelaksanaannya. Hal tersebut membawa pada sebuah pertanyaan apakah keadilan sudah diwujudkan dalam penerapan kebijakan tersebut. Penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa pemberian akses pendidikan dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip keadilan sosial belum cukup mewujudkan keadilan yang sebenarnya, terlebih jika dihadapkan pada kondisi masing-masing peserta didik yang tidak sama. Idealnya, dalam kondisi apa pun setiap peserta didik berhak memperoleh layanan pendidikan yang layak sebagai bagian dari perwujudan hak konstitusional yang wajib dilindungi oleh negara.]]>
Copyrights © 2021
