<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap usaha taksi konvensional akibat persaingan korporasi dengan usaha taksi online, juga untuk menjelaskan hambatan perlindungan hukum terhadap taksi konvensional akibat kehadiran taksi online. Serta menjelaskan penyelesaian yang ditempuh oleh pemerintah terhadap dampak dari persaingan usaha antara kedua jenis taksi tersebut. Perolehan data dalam penelitian artikel ini dilakukan dengan cara menggunakan metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian lapangan (field research) untuk mengumpulkan data primer yang diperoleh dengan melakukan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi, yang selanjutnya dijadikan alat analisis dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah diidentifikasi dalam rumusan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap usaha taksi konvensional akibat persaingan dengan usaha taksi online sudah dilakukan seperti taksi online telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 dan dalam Keputusan Gubernur Nomor 181 tahun2018. Sedangkan mengenai taksi konvensional tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan. Sedangkan yang menjadi hambatan perlindungan hukum adalah belum ada data ril dari usaha taksi online yang beroperasi di wilayah Kota Banda Aceh sehingga sangat sulit mengendalikannya. Penyelesaiannya ditempuh melalui kerjasama yang saling menguntungkan masing-masing perusahaan, artinya taksi konvensional dan taksi online bekerjasama dan saling membantu untuk memenuhi penghasilan mereka. Disarankan pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan Aceh agar selalu memantau sopir taksi yang melanggar aturan dan kerjasama yang telah disepakati. Juga dapat memantau munculnya atau beroperasinya taksi online yang ilegal sehingga dapat merusak kerjasama yang telah ditetapkan oleh taksi konvensional dan taksi online selama ini.]]>
Copyrights © 2019
