<![CDATA[Sejak implementasi otonomi daerah tahun 1999, sektor kesehatan menjadi urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh daerah. Dengan demikian, Kementerian Kesehatan tidak lagi memiliki Kantor Wilayah seperti halnya Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama. Walau demikian, sebagai tindak lanjut otonomi daerah pula, Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Keputusan Presiden tentang Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang antara lain mengatur berdirinya Badan Pengawas Obat dan Makanan. BPOM berfungsi sebagai instansi pusat yang memiliki perangkat di daerah. Pada tahun 2018, BPOM melakukan reformasi administrasi melalui penambahan 40 Unit Pelaksana Teknis baru setingkat Eselon IV berupa Loka Pengawas Obat dan Makanan. Penelitian ini memotret reformasi administrasi tersebut dalam perspektif New Public Service menggunakan kerangka pikir evaluasi perubahan proses bisnis, yaitu PNS, masyarakat, institusi publik, dan proses. Kehadiran Loka POM melalui reformasi administrasi BPOM memperlihatkan hadirnya sejumlah nilai-nilai New Public Service baik pada elemen PNS, masyarakat, institusi publik, dan proses. Transformasi tersebut juga ditunjang dengan sejumlah data-data capaian yang memperlihatkan perluas cakupan pengawasan Obat dan Makanan yang memungkinkan masyarakat untuk menjadi lebih terlindungi dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Diperlukan suatu perangkat yang relevan dan komprehensif untuk dapat mengukur outcome terutama pada elemen masyarakat sehingga peran dari BPOM secara umum maupun Balai Besar, Balai, dan Loka POM secara khusus pada masyarakat dapat diketahui dengan lebih cermat.]]>
Copyrights © 2021
