Jurnal Poros Hukum Padjadjaran
Vol. 1 No. 1 (2019): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN

PENINGKATAN KAPASITAS BISNIS USAHA MIKRO KECIL MELALUI SERTIFIKASI PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

Tarsisius Murwadji (Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran)
Anggi Saraswati (Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran)



Article Info

Publish Date
28 Nov 2019

Abstract

ABSTRAKIndustri Rumah Tangga Pangan (IRTP) merupakan industri mikro kecil yang dapat menjadi salah satu industri yang potensial dan memiliki prospek yang baik sebagai penggerak perekonomian nasional. Eksistensi IRTP dari segi ekonomi sangat mendukung bagi masyarakat menengah ke bawah, akan tetapi dari segi hukum IRTP masih banyak terdapat pelanggaran, terutama dalam hal perizinan, salah satunya adalah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan eksistensi IRTP tidak memiliki kepastian hukum karena IRTP sering meminta kelonggaran hukum dalam hal perizinan karena merasa masih usaha skala kecil. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) baik itu pemerintahan,perusahaan, dan perbankan dapat diterapkan untuk IRTP dalam hal memperoleh SPP-IRT. Dengan demikian, dapat mendorong IRTP untuk meningkatkan kapasitas bisnisnya dan memberikan kesejahteraan bagi Usaha Mikro Kecil (UMK).Kata kunci: CSR; industri rumah tangga pangan; usaha mikro kecil. ABSTRACTThe Food and Beverage Industry (IRTP) is a small micro industry that can become one of the potential industries and has good prospects as a driver of national growth. The existence of IRTP from an economic perspective is very supportive for the middle to lower classes, but in terms of legal IRTP there are still many who oppose it, especially in terms of licensing, one of which is the Home Industry Food Production Certificate (SPP-IRT). The method used is normative juridical and data obtained through literature study. The results show the existence of IRTP does not have legal certainty because IRTP often asks for legal concessions in terms of licensing because it requires a small scale business. Corporate social responsibility (CSR) be it government, corporate, and banking can be applied to IRTP in terms of obtaining SPP-IRT. Thus, it can encourage IRTP to increase its business capacity and provide assistance to micro small businesses.Keywords: CSR; the food and beverage industry; micro small businesses.

Copyrights © 2019






Journal Info

Abbrev

jphp

Publisher

Subject

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Description

Jurnal Poros Hukum Padjadjaran (JPHP) publishes peer-reviewed public and private law articles from scholars, policy makers, and legal practitioners. The majority parts of the journal focus on national related issues; other parts focus on comparative and transnational law issues, to stand on ...