PENAFSIRAN MOU HELSINKI TERKAIT KEBERADAAN CALON INDEPENDEN DALAM KAITAN MAKNA OTONOMI KHUSUS DI ACEH

Zaki 'Ulya (Fakultas Hukum Universitas Samudra Jl. Meurandeh, Langsa, Aceh, 24416)

Jurnal Yudisial
Vol 8, No 2 (2015): FLEKSIBILITAS DAN RIGIDITAS BERHUKUM

ABSTRAKAceh merupakan salah satu daerah provinsi dalam lingkup Negara Indonesia yang memperoleh status otonomi khusus. Pemberian otonomi khusus diaturmenurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, melalui semangat MoU Helsinki. Salah satu kekhususan Aceh terkait dengan otonomi khusus yaitu hak bidang politik seperti keikutsertaan calon independen dan partai politiklokal. Kedua hal tersebut merupakan perintah langsung dari MoU Helsinki. Namun, kedua hal tersebut terkendala dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, memerintahkan setiap daerah provinsi dapatmengikutsertakan calon independen dalam pemilukada. Kendala Aceh, keikutsertaan calon independen dalam pemilukada menurut MoU Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 hanya satu kali. Oleh karena itu, pertentangan politik terjadi diakibatkan karena pelaksanaan seluruh butir MoU Helsinki belum diselesaikan oleh pemerintah pusat dan adanya upayamenggagalkan pelaksanaan pemilukada akibat MoU Helsinki tidak terealisasi sebagaimana mestinya. Maka permasalahan tersebut dimohonkan untuk diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 35/PUU-VIII/2010. Mahkamah Konstitusi menilai terjadi perbedaan penafsiran atas MoU, khususnya terkait hak politik di Aceh. Adapun inti dari Putusan Nomor 35/PUU-VIII/2010 yaitu memperjelas makna otonomi khusus terkait hak politik yang disebutkan oleh MoU Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006bagi Aceh. Kemudian Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran bahwa pelaksanaan MoU tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945.Kata kunci: otonomi khusus, hak politik, pemilukada. ABSTRACTAceh is one of the provinces within the territory of Indonesia which obtained special status of regional autonomy. The provision of special autonomy region is stipulated on Law Number 11 of 2006, through the spirit of the Helsinki Memorandum of Understanding. One of the specificities associated with Aceh’s special status ofregional autonomy is the rights in politics, especially in the participation of independent candidates and the local political parties. Those two dictums are the basics of a deal on Helsinki Memorandum of Understanding. However, both cases are constrained by the enactment of Law Number 12 of 2008, which instructs that each ofthe provinces may involve the independent candidates in the election. The problem is that the participation of independent candidates in the election in Aceh, under Helsinki Memorandum of Understanding and the Law Number 11 of 2006, shall be only performed one time. It is therefore political conflicts occurred, due to theimplementation of all points of agreement in Helsinki Memorandum of Understanding has not been followed up by the National Government, and that there are attemptsto thwart the implementation of the election because the Helsinki Memorandum of Understanding is not realized as should be. This issue is then filed to the Constitutional Court and decided through the Constitutional Court Decision Number 35/PUU-VIII/2010. The essence of the Constitutional Court Decision Number 35/PUUVIII/2010 is to clarify the issue of special autonomy of Aceh related to political rights established in Helsinki Memorandum of Understanding and Law Number 11 of 2006. On the whole, the Constitutional Court interprets that the implementation of the Memorandum of Understanding does not conflict with the 1945Constitution of the Republic of Indonesia. Keywords: special autonomy, political rights, regional election.