<![CDATA[ABSTRAKDari awal konstitusi dibentuk sampai saat ini, perlindungan dan pengamanan terhadap hakim terutama dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakimanmasih belum optimal. Hukum positif Indonesia tidak mengatur contempt of court secara definitif, spesifik, dan lengkap. Adapun pengaturan yang dipadankandalam KUHP, tidak merepresentasikan pengertian dan ruang lingkup contempt of court secara komprehensif dan integral. Majelis hakim dalam Putusan Nomor241/Pid B/2006/PN.PWK secara responsif mengisi kekosongan hukum yang ada dengan mendefinisikan contempt of court sebagai tindak pidana menentangkekuasaan kehakiman serta melakukan terobosan hukum dalam putusan pemidanaannya. Permasalahannya adalah bagaimana pemidanaan terhadap tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman dalam perspektif penemuan hukum progresif? Metode penelitian normatif digunakan untuk menjawab permasalahan ini. Terdapat tiga pendekatan untuk mengkaji permasalahan yaitupendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Metode analisis yang diterapkan untuk mendapatkan kesimpulan atas permasalahan yang dibahas adalah melalui analisis yuridis kualitatif. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa penemuan hukum progresif menghendaki hakim untuk berupaya menghasilkan kaidah hukum baru yang mendasarkan pada nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan serta memiliki visi pembaruan hukum (ius constituendum).Kata kunci: contempt of court, kekuasaan kehakiman, ius constituendum. ABSTRACTSince the establishment of the constitution to the present, the protection and security of judges, principally in executing the function of judicial power are still not optimal. The positive law in Indonesia has not yet definitively, specifically, and completely set out theprovision regarding contempt of court. Despite the fact that the comparable provision in the Criminal Code does not represent the definition and scope of contempt of court in a comprehensive and integral way. In the Decision Number 241/Pid.B/2006/PN.PWK thejudges make a legal breakthrough in the adjudication and responsively fill the legal vacuum by defining the contempt of court as an offense against judicial power.The arising issue is how the criminal prosecution of the offense against judicial power is viewed from progressive law-making perspective? The issue is elaborated in thisanalysis using normative research methods. There are three approaches employed: approach to legislations, cases, and concepts. By and large conclusions on theissues discussed are drawn from the qualitative juridical analysis. From the discussion, it can be concluded that progressive law discovery requires judges at the outsetto have a law reform vision (ius constituendum) and subsequently attempt to lay new legal principles based on justice values and legal expediency. Keywords: contempt of court, judicial power, ius constituendum.]]>
Copyrights © 2016
