DAYA IKAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG “TESTIMONIUM DE AUDITU” DALAM PERADILAN PIDANA

Steven Suprantio (Magister Hukum Bisnis Universitas Katolik Parahyangan Jl. Merdeka No. 30 Bandung 40117)

Jurnal Yudisial
Vol 7, No 1 (2014): CONFLICTUS LEGEM

ABSTRAKMahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 memberikan interpretasi baru mengenai saksi dalam KUHAP, yang mengakui saksi testimonium de auditu. Sejak saat ini putusan Mahkamah Konstitusi menjadi hukum yang mengikat semua orang. Walaupun demikian, tidak semua putusan Mahkamah Konstitusi diikuti oleh badan-badan peradilan tatkala mengadili kasus-kasus konkret, contohnya putusan sela dalam Perkara Nomor 884/Pid.B/2010/PN.Bdg yang tidak mempertimbangkan dan memutuskan berdasarkanputusan Mahkamah Konstitusi. Padahal, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 seharusnya mengikat semua orang secara hukum.Kata kunci: hak asasi, daya ikat, testimonium de auditu.ABSTRACTThe Constitutional Court’s Decision Number 65/PUU-VIII/2010 has provided a new interpretation concerning witness matter in the Criminal Procedure Code, which is an admission to have testimonium de auditu. Yet, the judiciary does not seem to take heed of that decision of the Constitutional Court when prosecuting certain cases, for example, the interlocutory injunction of the Decision Number 884/Pid.B/2010/PN.Bdg which is not considered and decided based on it. Where in fact, the Constitutional Court’s Decision Number 65/PUUVIII/2010 should be legally binding to everyone.Keywords: human right, binding force, testimonium de auditu.