<![CDATA[ABSTRAKKejahatan korporasi saat ini tidak hanya dapat dilakukan oleh orang yang berada dalam struktur organisasi, tetapi pengendalinya bisa dilakukan oleh orang yang tidak tercantum dalam kepengurusan. Perundang-undangan tidak mengatur secara jelas bahwa pengendali korporasi yang berada di luar struktur organisasi dapat dijerat pemidanaan. Putusan Nomor 1081 K/PID.SUS/2014 menjatuhkan pidana terhadap pengendali korporasi yang tidak tercantum dalam kepengurusan. Menarik dipermasalahkan yaitu bagaimana urgensi pemidanaan terhadap pengendali korporasi yang tidak tercantum dalam kepengurusan. Metode penelitian normatif digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil pembahasan disimpulkan bahwa hanya undang-undang tentang pencucian uang dan undang-undang tentang pendanaan terorisme yang mengatur tentang pengendali korporasi, tetapi pengaturannya masih belum jelas dalam mengidentifikasi pengendali korporasi yang tidak tercantum dalam kepengurusan. Putusan Nomor 1081 K/PID.SUS/2014 memberikan penjelasan hukum bahwa termasuk personel pengendali korporasi adalah seseorang yang tidak tercantum dalam struktur kepengurusan tetapi mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang sangat menentukan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Melalui kaidah hukum tersebut, Mahkamah Agung berhasil mengisi kekosongan hukum atas ruang lingkup personel pengendali korporasi di luar struktur kepengurusan. Putusan ini dapat dijadikan yurisprudensi dalam rangka efektivitas penanggulangan tindak pidana korporasi di Indonesia.Kata kunci: pemidanaan, pengendali, tindak pidana korporasi.ABSTRACT Corporate crime is now not only committed by the persons recorded in an organizational structure, but the controller can be done by people who are not recorded in the organization. The legislation does not set clearly that corporate controllers outside the organizational structure can be charged with criminal prosecution. Supreme Court Decision Number 1081 K/PID.SUS/2014 imposed a sentence against the corporate controllers that are not recorded in the organization. It is interesting to focus on the urgency of sentencing against unrecorded corporate controllers in the management of the organization. The normative research method is used in this analysis to see the sights of the problem. As of the discussion it is concluded that only Law on Money Laundering and Law on Terrorism regulating on the issue of corporate controller, yet still inexplicit in identifying the corporate controllers unrecorded in the management of organizational structure. The Court Decision Number 1081 K/PID.SUS/2014 provides the legal explanation stating that someone who is not included in the corporate governance structure but has the power and authority that is crucial in corporate decision-making is called the corporate controller. Through the rule of law, the Supreme Court has been successfully fills a legal vacuum on the scope of the corporate control of personnel outside the management structure. This ruling can be used as jurisprudence in the framework of effectiveness of the prevention of corporate crime in Indonesia.Keywords: sentencing, controller, corporate crime.]]>
Copyrights © 2017
