<![CDATA[ABSTRAKPasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 ayat (2) KUHAP tidak mengatur secara jelas dan tegas mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai objek gugatanpraperadilan. Namun dalam Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, hakim praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menerima dan mengabulkan penetapan tersangka BG yang dilakukan oleh penyidikKPK tidak sah. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan hakim adalah Pasal 77 jo. Pasal 82 ayat(1) jo. Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Menurut hakim, penetapan tersangka terhadap BG oleh penyidik KPK merupakan bentuk dari “tindakan lain” aparat penegak hukum yang sewenang-wenang sebagaimana dimaksud Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Kedua pasal tersebut sebenarnya lebih kuat digunakan sebagai salah satu alasan untuk menuntut ganti rugi karena seorang tersangka perkaranya dihentikan baik di tingkat penyidikan maupun penuntutan. Oleh karena itu, tidak tepat apabila kata “tindakan lain” yang dimaksuddijadikan dasar sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai objek gugatan praperadilan. Pertimbangan hakim dalam memutuskan sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai objek gugatan praperadilan seharusnya adalah atas dasar keadilan dengan keluar dari ketentuan KUHAP.Kata kunci: status tersangka, praperadilan, objek gugatan. ABSTRACTArticle 1 point (10) in conjunction with Article 77 paragraph (2) of Criminal Procedure Code does not clearly and explicitly regulates on the legitimacy of suspect status determination as an object of pretrial petition. However, the suspect status of BG submitted by the Corruption Eradication Commission was received and approved as illegitimate by the pretrial panel of judges though the Court Decision Number 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. To analyze, it is resolved that the legal basis of the judgment consideration is Article 77 in conjunction with Article 82 paragraph (1) in conjunctionwith Article 95 paragraph (1) and (2) of the Criminal Procedure Code. Determining BG as a graft suspect in the investigation of corruption cases conducted by the Corruption Eradication Commission was regarded by the judges as a form of “measure” referring to the phrase in Article 95 paragraph (1) and (2) of CriminalProcedure Code, that is “‘other measures’ conducted by the arbitrary law enforcement officials.” These two articles are actually more appropriate when used by the suspect to seek redress, in the event that the case was stopped either at the level of investigation or prosecution. For that reason, it is not suitable if the term “othermeasure” issued as the legal basis of the determination of the suspect as the object of pretrial petition. The consideration of the pretrial panel of judges in decidingthe legitimacy of suspect status as the object of pretrial petition shall be made on the basis of justice at the first place by putting aside the provisions of the CriminalProcedure Code.Keywords: status of suspect, pretrial, object of petition.]]>
Copyrights © 2015
