CALON TUNGGAL PILKADA KURANGI KUALITAS DEMOKRASI

Muhammad Anwar Tanjung (KPU RI dan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro)
Retno Saraswati (KPU RI dan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro)

Jurnal Yudisial
Vol 12, No 3 (2019): LOCI IMPERIA

ABSTRAKSecara filosofis pemilihan kepala daerah merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk dipilih dan memilih dalam suatu proses pemilihan yang berlangsung secara demokratis. Faktanya terjadi peningkatan jumlah daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal. Penelitian ini membahas calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015. Menurut peneliti putusan Mahkamah Konstitusi perlu disikapi oleh pemangku kepentingan yang terlibat untuk tetap menjaga proses pemilihan ini berlangsung secara demokratis. Penelitian ini termasuk penelitian non-doktrinal. Fakta terkini pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal perlu dikawal sehingga pemilihan tetap berlangsung secara demokratis. Penelitian ini menyimpulkan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah memerlukan konstruksi hukum yang tepat (tidak dibiarkan terlepas) untuk menjamin demokrasi berjalan secara demokratis pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015. Kerangka hukum harus menjamin pembatasan maksimal dukungan kursi calon kepala daerah yang diusung partai politik atau gabungan partai politik, sehingga dapat menghilangkan monopoli individu atau kelompok pemodal terhadap persyaratan dukungan calon kepala daerah.Kata kunci: pemilihan kepala daerah; calon tunggal; demokrasi. ABSTRACTPhilosophically, regional head elections are the implementation of people's sovereignty to be elected and vote in a democratic election process. There has been an increase in the number of regional elections with a single candidate. This research discusses the only candidate in the election of regional heads based on the Constitutional Court Decision Number 100/ PUU-XIII/2015. According to researchers, the decision of the constitutional court needs to be addressed by the stakeholders that involved keeping the election process going on democratically. This study is non-doctrinal research. The latest facts about the election of a regional head with a single candidate need to be guarded so that the polls will continue democratically. This research concludes that a single candidate in the local head election requires an appropriate legal construction (not left aside) to ensure democracy runs democratically after the Constitutional Court Decision Number 100/ PUU-XIII/2015. The legal framework must guarantee the maximum support limitation for regional head candidate seats that carried by political parties or the association to eliminate the monopoly of individuals or groups of financiers regarding the support requirements of local head candidates.Keywords: regional head election; single candidate; democracy.