<![CDATA[ABSTRACTThe relationship between state and religion is the main key to grasp the idea of democracy in a pluralistik state, like Indonesia. There is human right dimension in the relation, including the right to exist for any religion or religious streams. In the case of Al qiyadah sect, the judge should consider that wisely. This article analyses the lack concideration in the judge’s decision. In addition, among three objectives of law, namely legal certaninty, legal justice, and legal utility, apparently that of the fist mentioned is less given a place, as a result of differences in the roles of rhe accused in the crime of blasphemyKeywords: freedom of faith, human right, blasphemyABSTRAKKeterkaitan antara negara dan merupakan kunci yang perlu dipegang oleh negara yang menganut faham demokrasi seperti Indonesia. Di dalam hubungan keduanya terdapat dimensi erat dengan hak asasi manusia, termasuk hak atas eksistensi kehidupan beragama. Dalam kajian ini, penulis mengambil kasus perkara yang melibatkan sekte Al qiyadah, hakim seyogyanya mempertimbangkan dengan sangat bijaksana. Penulis menilai ada kekurangan dalam memutuskan perkara. Sebagai tambahan, di antara tiga tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan sosial, dan kemanfaatan hukum, ada yang dilupakan yaitu keadilan terhadap subjek-subjek pelaku tindak pidana karena melupakan peran kedua terdakwa yang berbeda dalam kejahatan penghinaan terhadap agama.Kata kunci: kekebasan beragama, hak asasi manusia, penghujatan/pemfitnahan]]>
Copyrights © 2010
