<![CDATA[ABSTRAKPasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya mengatur tentang hubungan perdata anak yang lahir di luar kawin dengan ibunya. Anak di luar kawin tidak mendapatkan haknya secara sempurna karena ayah biologis tidak mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi hak anak. Analisis ini mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan menitikberatkan pada tiga pokok pembahasan, yaitu: 1) bagaimanakah pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi terhadap tanggung jawab anak luar kawin; 2) bagaimanakah kesesuaian konsep hifzhu al-nafs dengan dialihkannya tanggung jawab ayah atau keluarga ayah hasil tes DNA; dan 3)apakah ada kesamaan konsep hifzhu al-nafs dalam maqāshid syarī’ah terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (1) terkait dengan nafkah anak luar kawin setelahdiuji materiil. Kajian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif, yang bersifat penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Dari hasil analisis ditemukan bahwa setelah judicial review terhadap Pasal 43 ayat (1), terdapat pembaharuan bahwa anak luar kawin berhak mendapat nafkah dari orang tuanya sepanjang dapat dibuktikan secara hukum maupunsecara ilmu pengetahuan dan teknologi. Selaras dengan itu putusan Mahkamah Konstitusi sendiri didukung penuh oleh konsep hifzhu al-nafs demi menjaga jiwasi anak dari keterpurukan. Dengan adanya penyesuaian konsep hifzhu al-nafs, putusan tersebut dapat dijalankan di Indonesia namun tetap sejalan dengan prosedur yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.Kata kunci: nafkah anak; anak luar kawin; hifzhu alnafs. ABSTRACTArticle 43 paragraph (1) of Law Number 1 Year 1974 on Marriage only sets on private relations of a child born out-of-wedlock with his mother. Child born out of wedlock cannot obtain full rights, as the biological father is not responsible for fulfilling the rights of the child. This analysis reviews the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 with three main focuses of discussion: 1) how the judges of the Constitutional Court made legal considerations responding to the alimony/child support of child born out of wedlock; 2) how the conformity of the concept of ‘hifzhu al-nafs’ to the redirected responsibility of the father or the father’s family after a DNA test result; and 3) whether there is a similarity of concept of ‘hifzhu al-nafs’ in Shari’ah maqashid to the the provisions of Article 43 paragraph (1) regarding to the issue of alimony for the child born out of wedlock after judicial review. The analysis isthrough in normative juridical research, which is more a qualitative research, using library research methods. From the analysis, it is learnt that after the judicialreview of Article 43 paragraph (1), there is renewal stating that a child born out-of-wedlock is entitled to obtain a living/support from the parents, if legally or byscience and technology proven.In harmony, the decision of the Constitutional Court itself is fully supported by the concept hifzhu al-nafs, in the purpose of maintainingthe soul of the child from the downturn. Where the adjustment to the concept hifzhu al-nafs is made, the decision could be implemented in Indonesia by adheringto the procedures set by the Constitutional Court. Keywords: child alimony; child born out of wedlock; concept of hifzhu al-nafs.]]>
Copyrights © 2015
