<![CDATA[Perkembangan transportasi daring telah memberikan tantangan terhadap sektor kebijakan publik untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi. Namun, pemerintah sebagai regulator terlihat gagap menemukan peraturan yang tangkas untuk menghadapi fenomena transportasi daring tersebut. Artikel ini akan mengurai dinamika kebijakan pengaturan transportasi daring dan dampaknya terhadap masyarakat. Sampai saat ini setidaknya telah dilakukan tiga kali revisi atau perbaikan terhadap Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) yang mengatur transportasi daring, yaitu Permenhub No. 32 Tahun 2016, Permenhub No. 27 Tahun 2017 dan Permenhub 108 Tahun 2017. Namun demikian, pro dan kontra masih saja muncul terkaitdengan transportasi daring tersebut karena minimnya kebijakan yang lebih terintegrasi dan komprehensif yang mengikutsertakan berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan tentang transportasi daring. Karena itu, pelibatan berbagai aktor dan kelompok kepentingan perlu untuk diperhatian lebih baik, karena merekalah yang akan menerima dampak kebijakan dan melaksanakan kebijakan itu sendiri. Apalagi masyarakat digital yang menggunakan bantuan teknologi informasi untuk melakukan aktifitas kesehariannya memiliki ciri yang berbeda dengan kondisi masyarakat sebelumnya. Transportasi daring telah berhasil mendorong perubahan sosial dalam tiga tingkatan, yaitu tingkat individu, tingkat antar-individu dan tingkat komunitas. Kata Kunci: Dinamika Kebijakan, Transportasi Online, Perubahan Sosial.]]>
Copyrights © 2018
