<![CDATA[Sistem demokrasi Indonesia mengandung dua prinsip, yaitu kerakyatan dan musyawarah dalamperwakilan dan mufakat. Hal ini diimplementasikan dalam proses perizinan lingkungan, dengan adanyapartisipasi masyarakat. Meski telah mengikutsertakan masyarakat, namun justru banyak kasus gugatanmasyarakat terhadap izin lingkungan yang dikeluarkan. Hal ini menjadi suatu kejanggalan karenamasyarakat merupakan pihak yang terlibat dalam penyusunannya. Diukur dengan teori partisipasimasyarakat menurut Arnstein, maka partisipasi masyarakat dalam proses perizinan lingkungan beradapada tangga placation, consultation, dan informing, yang berada pada derajat Degree of Tokenism.Kelemahan derajat ini adalah tidak menyediakan jaminan bahwa suara masyarakat diperhitungkandalam penentuan hasil sebuah keputusan publik. Partisipasi masyarakat menjadi hanya bersifatformalitas untuk memenuhi ketentuan undang-undang. Mengatasi kekurangan yang ada, penulismenggagas konsep Citizen Power pada partisipasi masyarakat dalam proses perizinan lingkungan diIndonesia. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif, dengan pendekatankonseptual dan pendekatan perundang-undangan. Konsep Citizen Power ini akan meningkatkanpartisipasi masyarakat ke derajat tertinggi (Degree of Citizen Power), sehingga konflik lingkungan dapatmenurun.]]>
Copyrights © 2020
