Analisis Politik Hukum Pendidikan Dasar di Indonesia Demi Menyongsong Era Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)

Azeem Marhendra Amedi

Padjadjaran Law Research and Debate Society
Vol. 6 (2018): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 6 NOMOR 1 DESEMBER 2018

Abstrak Pendidikan dasar menjadi fondasi utama dalam mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan mumpuni demi menunjang pembangunan dan pertumbuhan suatu negara. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dari hasil Pertemuan Agenda Pembangunan 2030 di Majelis Umum pada tahun 2015, menjadi tumpuan negara-negara untuk berkembang sesuai apa yang disetujui dalam SDGs, termasuk dalam bidang pendidikan (Tujuan Nomor 4), yang mengamanatkan negara-negara anggota untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, terjangkau, dan mendukung perkembangan SDM. Artikel ini memuat analisis bagaimana Indonesia sejauh ini telah menyelenggarakan pendidikan dasar nasional melalui politik hukum, membahas mengenai permasalahan yang ditemukan dari penyelenggaraan tersebut, dan bagaimana seharusnya Indonesia mengimplementasikan politik hukum pendidikan dasar demi mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kata Kunci: Politik hukum, pendidikan, pendidikan dasar, perkembangan, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Abstract Primary education is the main foundation to produce the best out of Human Resources in order to support development and growth of a state. Sustainable Development Goals (SDGs) adopted by United Nations (UN) as a result of the 2030 Development Agenda in the General Assembly circa 2015, becomes the benchmark by states to develop in accordance to the agreed goals on the SDGs, including the development of education (Goal no. 4), that constitutes member states to organise quality and accessible education, that also supports human development. This article contains analysis on how Indonesia have organised the national primary education so far through legal policy, explains the problems encountered from the operation, and how Indonesia suppose to implement their legal policy on primary education to achieve Sustainable Development Goals. Keywords: Legal policy, education, primary education, development, Sustainable Development Goals.