Novum : Jurnal Hukum
In Press - Syarat SPK (5)

PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM KELUARGA DI KOTA SURABAYA

WAHYUNING RATRI, ROOSDIANA PUSPITA (Unknown)
Astuti, Pudji (Unknown)



Article Info

Publish Date
07 May 2021

Abstract

Abstrak Kasus pencabulan dalam keluarga di kota Surabaya dapat diketahui bahwa angka pencabulan dalam keluarga setiap tahun mengalami peningkatan dan pada kasus yang masuk selama 2 tahun terakhir 2018-2019, total penyelesaian kasus yang berhasil diselesaikan hanya 20 kasus saja. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan hukum pasal 289 KUHP dan pasal 46 UU PKDRT terhadap tindak pidana pencabulan dalam keluarga di kota Surabaya. Faktor Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan dalam keluarga di Kota Surabaya Pertama, Faktor internal dan kedua, Faktor eksternal. Kata Kunci : Tindak Pidana Pencabulan, Penerapan Hukum, Pencabulan dalam Keluarga, Polrestabes Surabaya Abstract Cases of sexual abuse in families in the city of Surabaya, It can be seen that the rate of sexual abuse in the family has increased every year and in cases that have been submitted for the last 2 years 2018-2019, the total number of reports only 20 cases were successfully completed. The results of the research analysis and discussion show that the application of Article 289 of the Criminal Code and Article 46 of the PKDRT Law carried out by the PPA Unit of the Surabaya Police in the form of prosecution against perpetrators of sexual immorality in the family has not been effective, Factors that cause the crime of sexual immorality in the city of Surabaya. First, internal factors and Second, external factors (environmental factors). Keywords: The Crime of Fornication, Application of Law, Fornication in the Family, Surabaya Police.

Copyrights © 0000






Journal Info

Abbrev

novum

Publisher

Subject

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Description

Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum ...