KEDUDUKAN SURAT KETETAPAN PEMBERHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA (SKP3) (Mengkritisi SKP3 Kasus Mantan Presiden Soeharto)

Umi Supraptiningsih (Jurusan Syariah STAIN Pamekasan)

Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial
Vol. 1 No. 1 (2006)

Kejaksaan sebagai pejabat fungsional dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Untuk terciptanya penegakan hukum dan menjamin wibawa hukum di Indonesia diharapkan dalam mengambil keputusan berupa penetapan sebagaimana yang telah dikeluarkan berupa Surat Ketetapan Pemberhentian Penuntutan Perkara (SKP3) harus mendasarkan demi kepentingan bangsa dan negara serta ketertiban umum. Dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut, maka kedudukan SKP3 tersebut masih dapat dilakukan praperadilan.