<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi inovasi administrasi perpajakan dengan melihat pengeloiaan sumber daya manusia perpajakan yang produktif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pemerintah Kota Kendari telah membentuk kerjasama melalui Nota Kesepahaman (Memorandum of Unsderstanding) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Bidang Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsubgah) dan Bank Sultra. Salah satu kesepakatan yang dibangun adalah kerjasama pemasangan alat perekam pajak (tapping box) pada usaha perhotelam, restoran dan hiburan. Legalitas penerapan alat transaksi pajak ini diatur dalam Peraturan Walikota Kendari Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah secara Sistem Online melalui Alat Perekam Pajak. Penerapan tapping box memberikan dampak yang sangat positif terhadap besaran jumlah penerimaan daerah dibandingkan dengan sebelum adanya pemasangan alat tersebut. Hal ini terliha pada penerimaan pajak hotel tahun 2018 sebesar Rp. 8,76 miliar meningkat menjadi Rp. 12,7 miliar pada tahun 2019. Penerimaan pajak restoran tahun 2018 sebesar Rp. 11,2 miliar menjadi Rp. 16 miliar meningkat pada tahun 2019. Kemudian penerimaan pajak hiburan pada tahun 2018 sebesar Rp. 7,2 miliar meningkat menjadi Rp. 8,5 miliar pada tahun 2019. Jumlah pemasangan tapping box di Kota Kendari juga meningkat yang awalnya 76 unit menjadi 464 unit hingga Oktober tahun 2020. Maka dari itu, perlu meningkatkan kerjasama dari berbagai pihak dalam menyelenggarakan program penerapan tapping box untuk mengoptimalkan penerimaan pajak hotel, restoran dan hiburan supaya terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam  sebuah inovasi dalam administrasi perpajakan untuk membangun sumber daya manusia perpajakan yang produktif dan berbasis digital.]]>
Copyrights © 2020
